Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS.
Rabu (17/5) pagi tadi, Plate menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.
“Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penahanan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (17/6).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.
“Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,” kata Kuntadi.
Seusai diperiksa, Johnny G Plate langsung ditahan dan terlihat menggunakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda.
Plate langsung dibawa ke mobil tahanan.
Diketahui, pemeriksaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung terhadap Plate.
Menteri kelahiran Ruteng (NTT), 10 September 1956 itu sebelumnya telah diperiksa penyidik di Gedung Bundar, pada Selasa (14/2) dan Rabu (15/3).
Mahfud MD Sempat Ingatkan Kejagung Hati-Hati Tetapkan Jhonny Plate Tersangka
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate oleh Kekaksaan Agung sudah sesuai aturan.
Hal itu disampaikan Mahfud seusai melaksanakan kegiatan di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, pada Rabu (17/6) malam.
Mahfud menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membuat keputusan yang tepat terkait penetapan tersangka dan penahanan Plate.
“Hukum harus berjalan. Penahanan Jhonny G Plate itu sudah sesuai hukum,” Mahfud saat diwawancarai awak media.
Menurut Mahfud, sebelum menetapkan Johnny Plate tersangka dan melakukan penahanan, Kejagung telah melakukan penelitian secara berulang agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
“Jadi, ini memang harus diteliti berulang ulang karena berurusan dengan politik. Nanti kalau ditindak, dibilang ini tindakan politik, karena punya masalah politik,” tuturnya.
Mahfud pun mengaku sempat mengingatkan bahwa penetapan tersangka menkominfo sekaligus sekjen Partai NasDem itu bisa dikaitkan dengan persoalan politik.
Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan jika penyidik sudah memiliki bukti yang cukup.
“Saya bilang, hati-hati unsur politik. Kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Jika sudah cukup dua alat bukti, silahkan saja tersangkakan, jangan menunda penetapan tersangka, karena bisa menghalangi penegakan hukum,” tutur Mahfud.
Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi proyek penyedian infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo pada Rabu (17/6).
Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.
Kasus korupsi BTS Kominfo tersebut diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun lebih.
Jadi Tersangka, Simak 6 Pernyataan Kontroversial Johnny Plate Saat Menjabat Menkominfo
Kejakaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo, Johnny Plate, sebagai tersangka kasus korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo, Rabu siang, 17 Mei 2023.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sosok Johnny Plate kerap menjadi perhatian publik. Ia tercatat beberapa sering melontarkan pernyataan kontroversial dan nyeleneh.
Bahkan, kementerian yang dipimpinnya sempat mendapat tagar #BlokirKominfo diTwitter. Lantas, apa saja pernyataan kontroversial yang pernah disampaikan Johnny Plate?
Dalam catatan Tempo, sedikitnya ada enam pernyataan kontroversial politikus Nasdem ini selama menjabat sebagai Menkominfo. Apa saja?
1. One Time Password Harus Selalu Diganti
Pada 2022, Plate pernah mengatakan bahwa kode OTP selalu diganti. Pernyataan ini merupakan tanggapannya terkait maraknya kasus kebocoran data pribadi. Padahal, kode OTP adalah rangkaian karakter numerik atau alfanumerik yang dihasilkan secara otomatis untuk mengautentikasi pengguna dalam satu kali transaksi atau login. Artinya, kode OTP memiliki masa kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan berulang kali.
“One time password (OTP) itu harus selalu diganti sehingga bisa menjaga agar data tidak diterobos”, ujar Plate saat ditemui Tempo di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali pada Sabtu, 3 September 2022.
2. Minta Masyarakat Jaga NIK Masing-masing
Masih soal isu yang sama, Plate juga pernah menyatakan bahwa kebocoran data sering kali berasal dari kelalaian masyarakat. Ia meyakini bahwa data yang tersebar terjadi akibat masyarakat tidak menjaga data diri masing-masing.
“Harus ada tanggung jawabnya. Jaga NIK kita sendiri,” ujar Plate.
3. Merasa Kementeriannya Diteror
Sejumlah publik figur dan warganet mengaku merasa diintimidasi setelah mengomentari masalah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Namun, Plate merasa lembaga yang dipimpinnya justru mendapat teror.
“Teror bagaimana? Saya baru tahu ada teror, malah Kominfo (yang) diteror kali”, kata Plate di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin, 1 September 2022.
4. Minta PSE Pakai Enkripsi
Kominfo pernah menyatakan bahwa akan melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi yang belum registrasi PSE. Menurut Plate, perlu dorongan seluruh pihak supaya PSE yang beroperasi di Indonesia dapat melaksanakan kewajibannya.
“PSE diwajibkan mempunyai teknologi enkripsi paling canggih supaya tidak mudah diterobos”, terang Plate pada Senin, 1 September 2022.
5. Minta Masyarakat Jangan Berbicara Kotor seperti Bjorka
Kasus hacker Bjorka yang sempat viral sekaligus mengejek pemerintah Indonesia dengan sebutan idiot juga turut dikomentari Plate. Ia mengajak masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa.
“Sudah melakukan pelanggaran kebocoran data, juga menggunakan terminologi tidak etis dan tidak sejalan dengan kultur kita. Nah, itu tentu tidak baik. Jangan ikut-ikut yang seperti itu”, ujar Johnny Plate di Kompleks Parlemen, Jakarta pada, Rabu, 8 September 2022.
6. Salah Sebut Kepanjangan Kominfo
Pernyataan kontroversial Plate lainnya adalah salah menyebut kepanjangan singkatan Kominfo saat prosesi serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya Rudiantara, Rabu, 23 Oktober 2019. Ia menyebut Kominfo sebagai Kementerian Komunikasi dan Informasi (seharusnya Informatika).
“Rekan-rekan yang saya banggakan di Kementerian Komunikasi dan Informasi,” ujar Johnny Plate di gedung lantai 8 Kominfo pada 2019.
