Janjinya Warga Rempang Mau Dibuatkan Rumah Pengganti,Lahannya Masih Bentuk Hutan

Kisruh akan relokasi warga di Rempang namun kenyataannya lokasi rumah pengganti belum dibangun

Bahkan lokasi pengganti bagi warga Rempang, Galang, Batam masih berbentuk hutan dan perbukitan.

Alasannya karena lahan belum dibua maka belum bisa dibangun rumah hunian.

“Bagaimana kita mau buat rumah contoh, kalau tidak dibuka (lahan, red). Ini yang akan kami buka dulu. Makanya setelah dibuka lahan itu, baru bisa dibangun rumah hunian (rumah pengganti) tersebut,” ujar Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, seusai menemui audiensi mahasiswa Batam di Kantor DPRD Batam, Jumat (15/9/2023).

Diakuinya sebelum lahan itu dibuka, tentu harus dilihat dulu anggarannya.

Anggaran pembangunan rumah tersebut belum diketahui berasal darimana.

“Pitih nya (uang, red) ada atau tidak harus dibahas dulu dengan DPRD, kalau itu di Pemko. Namun kalau di BP Batam harus izin menteri lagi, DPR lagi,” ujarnya di Loby DPRD Batam.

Sementara itu, adanya usulan mengenai relokasi ditunda, sambil menunggu pembangunan rumah rampung, Rudi enggan menjawab lebih detail terkait hal ini.

Menurutnya, investasi harus didukung. Pemerintah sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan warga Rempang yang terdampak relokasi akibat pembangunan tersebut.

“Kalau kalian menyimak diskusi tadi pasti kalian tahu jawabannya. Jangan diulang lagi,” tegasnya sambil berlalu meninggalkan awak media.

Sebelumnya dalam konfrensi pers di Gedung Graha Kepri Rudi mengakui ketersediaan rumah pengganti bagi warga setempat diperkirakan belum selesai dalam waktu dua tahun ke depan.

Terkait kebutuhan rumah pengganti ini, BP Batam membutuhkan anggaran Rp 1.8 triliun.

“Sedangkan dari pembayaran UWT (Uang Wajib Tahunan) tidak cukup untuk pembangunan uang tersebut. Kami juga masih mencari tambahan Rp 350 miliar agar pembangunan rumah rampung,” katanya.

Panglima Pajaji Tegur Keras Panglima TNI Soal Piting Rakyat Rempang

Viralnya video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan menerjunkan 1.000 personil TNI di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ditanggapi Panglima Suku Dayak, Agustinus Lucky.

Pria yang dikenal sebagai Panglima Pajaji itu pun melontarkan teguran keras kepada Laksamana yudo Margono atas pernyataannya soal piting rakyat Rempang.

Dalam video yang diunggah lewat Facebooknya, Panglima Pajaji menyesalkan sikap aparat ketika kericuhan terjadi di depan Kantor BP Batam pada Senin (11/9/2023).

Masyarakat Rempang yang mempertahankan tanah kelahirannya justru dipukul mundur aparat.

Bahkan, puluhan warga Rempang ditangkap atas dasar pasal pengerusakan dan pengeroyokan dan melawan aparat atau pejabat yang bertugas.

“Menyesalkan tindakan yang terjadi di Pulau Rempang. Saya sangat menyesalkan perbuatan aparat penegak hukum yang mengintimidasi masyarakat, yang ada di Pulau Rempang,” kata Panglima Pajaji.

Tak hanya kericuhan, Panglima Pajaji juga menegur keras pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan akan memiting rakyat Rempang.

Dirinya menegaskan pernyataan itu tidak sepatutnya disampaikan Laksamana Yudo Margono.

Alasannya, TNI lahir dari rahim rakyat.

TNI pun ditegaskannya besar karena rakyat.

“Anda aparat! para aparat! Anda-anda itu terlahir dari masyarakat! dan sama seperti saya. Anda dibesarkan oleh masyarakat! Anda juga didirikan, dihadirkan karena masyarakat,” kata Panglima Pajaji.

“Tapi sekarang tindakan kalian malah berputar arah. Menyiksa masyarakat. Mengintimidasi rakyat negara kalian sendiri. Menjarah negara kalian sendiri,” ujarnya.

Panglima Pajaji memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas.

“Ya, saya tahu kalian menjalankan tugas. Tapi yang kalian lawan itu adalah rakyat, masyarakat kita yang ada di NKRI ini,” katanya.

Kemudian Panglima Pajaji menyampaikan pesan ke masyarakat Rempang untuk terus berjuang dan ia berjanji akan membantunya.

“Masyarakat Rempang, saudara-saudara saya yang ada di sana. Saya akan turun tangan langsung membantu kalian yang ada di Rempang. Saya akan hadir membantu saudara-saudara saya yang ada di Rempang,” kata Panglima Pajaji.

“Saya tidak main main. Saudara-saudarau di Rempang. Tetaplah perjuangkan hak kalian di sana. Karena hak kalian, tumpah darah kalian. Hak kalian adalah warisan nenek moyang kalian yang mereka rampas dari penjajah dan terbentukah NKRI,” ujar Panglima Pajaji.

Namun sekarang kata Panglima Pajaji, anak cucu dan generasinya dijajah dengan gaya baru.

“Dan sekarang anak cucunya, generasinya yang diperjuangkan tanah leluhur, sekarang dijajah. Dijajah dengan gaya baru,” katanya.

Viral Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Perintahkan Anggotanya Piting Rakyat Rempang, Ini Faktanya

Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan anggotanya piting rakyat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial.

Video yang diunggah Tribun Network lewat kanal youtube itu pun diunggah ulang oleh masyarakat di sejumlah platform media sosial.

Pernyataan itu pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar publik.

Sebab dalam instruksinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang.

Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan.

Video pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu satu di antaranya diunggah akun @yaniarsim pada Jumat (15/9/2023).

“Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu. Ya kan TNI-nya umpanya, masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu,” ungkap Laksamana Yudo Margono.

“Tahu itu dipiting? ya itu dipiting aja satu-satu,” tegasnya.

Dalam tayangan berikutnya, Laksamana Yudo Margono menilai langkah tersebut mampu mengatasi sikap anarkis rakyat Rempang yang melakukan perlawanan.

Dirinya pun menegaskan anggota TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang harus dilengkapi dengan perlengkapan anti huru hara.

Laksamana Yudo Margono pun memerintahkan Kepala Badan Perbekalan Tentara Nasional (Babek TNI) untuk mempersiapkan perlengkapan anti huru hara.

Tujuannya agar anggotanya tidak menjadi sasaran empuk serangan rakyat Rempang ketika terjadi kericuhan.

“Saya kuatir kalau kita pakai alat, nanti kita bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari, ngamuk juga sampean itu. Ada itu di Babek. Kita punya itu alat-alat baru,” ungkap Laksamana Yudo Margono.

“Itu memang kalau yang lama nggak dipakai ya silahkan Kababek biar keluar dari gudang, itu sudah lama saya lihat. Kasih tahu Kababek itu,” tegasnya.

Komnas HAM Kunjungi Rempang, Ini Beberapa Temuan Mereka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian khusus terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, terutama soal ricuh pada 7 September lalu. Hari ini, Sabtu, 16 September 2023, tim Komnas HAM melakukan investigas langsung ke Pulau Rempang.

Kunjungan pertama dilakukan di dua sekolah yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi, yaitu SMP Negeri 22 Batam dan SD Negeri 024 Galang. Komnas HAM bertemu langsung dengan kepala sekolah dan guru.

“Kami akan melihat dan verifikasi kejadian tanggal 7, dan dampaknya terhadap para siswa, yang kemarin panyak pengaduan banyak siswa disini telah terkena dampak kerusuhan, tembakan gas air mata,” ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo usai mengunjungi sekolah tersebut.

Temuan sementara, Komnas HAM menemukan banyak siswa murid yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi di kawasan tersebut. Tidak hanya mengenai siswa sekolah, kejadian penembakan gas air mata yang menyasar sekolah tersebut juga menimbulkan traumatik kepada murid. “Kejadian ricuh itu juga menimbulkan traumatik kalangan para siswa,” katanya.

Komnas HAM sudah mengantongi beberapa keterangan dari pihak sekolah. Hasil tersebut akan didiskusikan dan dibicarakan kepada pihak kepolisian terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. “Apakah memang hal ini dibenarkan dan sesuai SOP Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Kami perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ini ada unsur pelanggaran, ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut,” kata dia.

Komnas HAM juga menemukan selongsong peluru gas air mata di atas atap dan di dekat pagar dalam sekolah. “Itu bagian proses penyelidikan sendiri,” kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina.

Komnas HAM juga mendapatkan laporan pihak sekolah soal banyaknya mobil kepolisian dan tentara yang menghidupkan serine melintas di sekolah beberapa waktu belakangan. “Saya kira ini merupakan catatan untuk pihak kepolisian, bahwa untuk mengurangi rasa traumatis, kami meminta pihak kepolisian agar tidak membunyikan serine, (tidak) mengendari kendaraan angkut polisi secara cepat, karena menimbulkan suasana hati psikologi yang kurang menguntungkan,” kata Prabianto.

Komnas HAM juga memberikan catatan terkait trauma healing yang sudah dilakukan jajaran Polresta Barelang beberapa waktu lalu. Menurut tim Komnas HAM trauma healing ini tidak bisa dilakukan sekali saja, karena sifatnya trauma itu bisa berkepanjangan. “Dampaknya (trauma) bisa tidak terlihat sekarang, tetapi bisa kedepan, psikolog harus diturunkan untuk memasitkan itu, tidak bisa satu kali, perlu asesmen mendalam, para stakeholder juga harus melakukan trauma healing,” kata Elvina.

Prabianto belum bisa memastikan apakah konflik di Rempang ini sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM atau belum. “Kami belum bisa ambil kesimpulan akhir, kami lanjutkan ke dapur enam (kampung Sembulang),” katanya.

Sebelumnya puluhan siswa SD dan SMP di sekitar Jembatan 4 Barelang ini terkena gas air mata saat terjadi kericuhan antara aparat dan warga. Saat itu 1.010 aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Ditpam BP Batam membuka blokade jalan yang dilakukan sekelompok warga Rempang. Blokade itu dilakukan warga untuk melarang pematokan lahan kampung mereka untuk proses pembangunan Rempang Eco-city. Pembangunan ini masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN 2023.