Indonesia dan Negara Anggota OKI Frustrasi Denmark tak Kunjung Larang Aksi Bakar Alquran

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Denmark Dewi Savitri Wahab mengungkapkan, dia dan para dubes negara anggota Organisasi Kerja Islam telah menyampaikan rasa frustrasi kepada Pemerintah Denmark karena aturan pelarangan pembakaran Alquran tak kunjung tersedia. Tanpa ada aturan terkait, aksi pembakaran Alquran berpotensi terus berulang.

Dewi menjelaskan, aksi pembakaran Alquran memang masih digolongkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi di Denmark. “Peraturan di sini kalau tidak membuat kerusuhan, tidak bisa ditangkap. Hal ini dari awal sudah kita pertanyakan terus kepada Pemerintah Denmark,” ucap Dewi dalam wawancara virtual dengan Republika, Rabu (16/7/2023).

Dia mengungkapkan, karena besarnya tekanan dari negara-negara Muslim, pada 30 Juli 2023, Pemerintah Denmark menyampaikan bahwa mereka berjanji akan merancang hukum untuk bisa melarang, menghentikan, atau menangkap pelaku pembakaran Alquran.

“Karena saat ini memang tidak ada alat hukum yang bisa melarang, menghentikan, atau menangkap pelaku pembakaran Alquran. Karena itu tidak dipandang sebagai tindakan kriminal. Jadi pembakaran tidak bisa dihentikan karena tidak ada hukumnya,” katanya.

Dewi mengatakan, dia dan para dubes negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terakhir kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Denmark pada Senin (14/7/2023) lalu. Dalam pertemuan itu, Kemenlu Denmark menyampaikan mereka belum bisa menjanjikan kapan aturan tentang pelarangan pembakaran Alquran itu bakal diluncurkan. Kemenlu Denmark hanya mengatakan bahwa saat ini Kementerian Kehakiman Denmark sedang berupaya merancang peraturan tersebut.

Dewi dan para dubes negara anggota OKI kemudian meminta agar selama peraturan digodok, aksi pembakaran Alquran bisa dihentikan. Namun Pemerintah Denmark kembali menyatakan bahwa saat ini aksi pembakaran Alquran tak dapat ditindak.

“Intinya Pemerintah Denmark meminta pemahaman dari anggota OKI bahwa memang saat ini belum ada hukum untuk menindak atau menangkap pelaku pembakaran Alquran. Ini juga sesuatu yang membuat kita cukup frustrasi. Berkali-kali juga kita sampaikan kefrustrasian kita bahwa ini (aksi bakar Alquran) tidak bisa terus menerus. Harus segera ada intervensi pemerintah,” ucapnya.

Dia menekankan saat ini sudah resolusi Dewan HAM PBB yang menyatakan setiap negara harus membuat suatu produk hukum untuk melarang aksi pembakaran simbol-simbol suci agama. “Dalam pertemuan menlu negara anggota OKI (dengan Kemenlu Denmark) kemarin juga meminta itu,” ujar Dewi.

Dewi mengungkapkan aksi pembakaran Alquran yang dilakukan anggota kelompok Danske Patrioter dilangsungkan di depan gedung kedutaan-kedutaan besar negara anggota OKI, termasuk Indonesia. Dia menyebut, pembakaran Alquran di depan KBRI Kopenhagen sudah berlangsung sebanyak tujuh kali, yakni pada 6 hingga 12 Agustus 2023. “Sejauh ini kita sudah mengirimkan tujuh nota protes (kepada Pemerintah Denmark terkait pembakaran Alquran),” kata Dewi.

Pakar Studi Kebencian: Pembakaran Alquran untuk Provokasi Umat Islam

Gelombang serangan terhadap Alquran di beberapa negara Eropa dilakukan oleh individu yang ingin memprovokasi umat Islam. Seorang pakar studi kebencian di University of Leicester, Chris Allen mengenang Terry Jones, seorang pengkhotbah evangelis di Amerika Serikat (AS) yang membakar Alquran di depan umum pada 2010 dengan sengaja untuk menghasut komunitas Muslim.

“Mereka melakukannya (membakar Alquran) dengan harapan bahwa mereka yang jauh lebih terpinggirkan akan benar-benar menanggapi, di mana hal ini memperkuat argumen mereka bahwa semua Muslim, secara default, persis sama dengan mereka yang menanggapi dengan cara tertentu,” kata Allen, dilaporkan Anadolu Agency.

Allen mengatakan, sejak itu fokus penyerangan terhadap Muslim dan Islam menjadi jauh lebih menonjol di kelompok sayap kanan dan sayap kanan ekstrim di hampir seluruh dunia Barat. Mengenai sikap pemerintah Eropa atas insiden tersebut, Allen mengatakan, dia tidak percaya mereka akan melampaui kecaman.

“Level politik elit dari semua negara ini (Denmark, Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Yunani) mereka sudah sangat memberatkan dan sangat negatif, terkadang diskriminatif terhadap Muslim dan komunitas Muslim di negara mereka,” kata Allen.

Allen mempertanyakan apakah pemerintah di negara-negara Barat akan bertindak tegas terhadap individu yang melecehkan Alquran. “Saya kira pemerintah nasional tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, karena menurut saya mereka tidak benar-benar membela komunitas minoritas, baik itu Muslim, pengungsi, atau migran,” ujarnya.

Allen mengatakan insiden penistaan Alquran, serta kecaman terhadap komunitas Muslim atau komunitas migran dan kulit hitam dalam berbagai kasus sebenarnya memperkuat pesan partai sayap kanan. Menyinggung kasus di Inggris tentang sikap terhadap Muslim, Allen mengatakan, ada kesenjangan antara kebijakan dan sayap kanan 10 tahun lalu, yang menjadi sangat dekat.

“Apa yang dikatakan Partai Nasional Inggris dan Liga Pertahanan Inggris tentang Muslim 10 tahun lalu, Partai Konservatif, yang sekarang menjadi partai pemerintahan kami, dan oleh mayoritas besar di Inggris, sebenarnya mengatakan hal yang sangat mirip,” kata Allen.

Sebuah laporan menyatakan, Islamofobia dan kejahatan rasial terhadap Muslim telah mencapai rekor tertinggi selama lima tahun di Inggris, dan meningkat setiap tahun. Allen mengatakan, Inggris sekarang memiliki pemerintah yang tidak peduli untuk menanggapi diskriminasi ini.

Allen menambahkan, situasinya serupa di seluruh Eropa. Menurutnya, pandangan tentang sayap kanan 10 atau 20 tahun lalu kini menjadi arus utama di media maupun ruang politik.

“Apa yang dikatakan tentang Muslim 20 tahun yang lalu perlahan-lahan telah menjadi arus utama, di mana sekarang, itu adalah pandangan arus utama, untuk percaya bahwa Muslim adalah sebuah masalah, Muslim sedang mencoba untuk mengambil alih. Semua hal ini adalah bagian dari sudut pandang politik arus utama,” kata Allen.

Allen mengutip contoh PEGIDA di Jerman, Liga Utara di Italia, Fajar Emas di Yunani dan Demokrat Swedia. Menurutnya, semua partai politik itu melakukan tindakan yang sama persis. Allen berpendapat, jika serangan terhadap Alquran terus berlanjut maka akan timbul kekerasan dan ekstremisme.

“Kekerasan melahirkan kekerasan dengan cara yang sama seperti ekstremisme melahirkan ekstremisme. Jika seseorang merespons menggunakan kekerasan dan melihat itu sebagai respons yang sah, maka saya pikir kita dapat melihat keadaan semakin memburuk,” ujar Allen.

Dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi insiden pembakaran dan penistaan terhadap Alquran secara berulang kali. Tindakan tercela ini dilakukan oleh tokoh-tokoh Islamofobia dan kelompok sayap kanan, terutama di Eropa utara dan negara-negara Nordik.

Sebagian besar insiden terjadi di Swedia dan Denmark. Sebagian besar insiden itu terjadi di luar masjid dan kedutaan besar negara-negara Muslim seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Irak, Iran, Indonesia, dan Mesir.

Tindakan provokatif itu diizinkan oleh otoritas terkait dan dilakukan di bawah perlindungan polisi. Hal ini memicu kemarahan dari negara-negara Muslim di seluruh dunia.

Beberapa politisi Eropa mengutuk insiden tersebut dan meminta maaf. Namun serangan terhadap Alquran telah menimbulkan pertanyaan tentang Islamofobia dan sentimen anti-Muslim di seluruh Eropa.

Swedia Naikkan Level Ancaman Teror usai Pembakaran Al-Qur’an

Teroris menganggap negara Skandinavia itu sebagai “target yang diprioritaskan”, demikian peringatan badan keamanan dalam negeri Swedia. Perdana Menteri Ulf Kristersson mengatakan bahwa beberapa serangan telah digagalkan.

Dinas keamanan dalam negeri Swedia, SAPO, meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme ke level tertinggi kedua pada hari Kamis (17/08). Hal ini dilakukan menyusul serangkaian pembakaran Al-Qur’an dan aksi-aksi lain yang menentang kitab suci umat Islam di negara Skandinavia tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

“Alasan dari keputusan ini adalah memburuknya situasi terkait ancaman serangan terhadap Swedia dan penilaian bahwa ancaman itu akan tetap ada untuk waktu yang lama,” ujar Kepala SAPO Charlotte von Essen di Stockholm.

Angkatan bersenjata Swedia juga mengatakan bahwa mereka menaikkan tingkat ancaman terorisme untuk operasi.

Swedia merupakan ‘target yang diprioritaskan’
Von Essen menekankan bahwa ancaman serangan yang ditimbulkan oleh “aktor-aktor Islamis yang kejam” telah meningkat, tetapi tingkat kewaspadaan tidak dinaikkan karena adanya informasi tentang rencana tertentu.

“Swedia telah berubah dari dianggap sebagai target yang sah untuk serangan teroris menjadi target yang diprioritaskan,” katanya.

Tindakan Islamofobia oleh kelompok-kelompok kecil di Swedia dan Denmark baru-baru ini memicu protes dan ancaman di beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim.

“Kami tahu bahwa serangan teror yang direncanakan telah berhasil digagalkan,” ujar Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pada akhir pekan lalu, al-Qaeda menyerukan serangan terhadap negara tersebut. Kejadian lainnya, sebuah bom molotov dilemparkan ke Kedutaan Besar Swedia di Beirut, meskipun tidak meledak.

Pada bulan Juli, Irak mengusir duta besar Swedia dan kedutaan besarnya di Baghdad diserang dan dibakar oleh umat muslim yang marah.

Pada hari Minggu (13/08), Kementerian Luar Negeri Inggris memperingatkan para pelancong bahwa “teroris sangat mungkin mencoba melakukan serangan di Swedia.”

Swedia dan masalah penistaan agama
Swedia tidak memiliki undang-undang penistaan agama yang melarang pembakaran teks-teks agama. Kepolisian Swedia juga mengizinkan protes yang dilakukan oleh segelintir demonstran, dengan alasan kebebasan berbicara.

Meski mengakui perlindungan kebebasan berbicara dan berkumpul di bawah konstitusi Swedia, pemerintah mengecam keras penodaan terhadap Al-Qur’an.

Badan intelijen PET di negara tetangga Denmark mengatakan pada hari Kamis (17/08) bahwa pembakaran Al-Qur’an juga telah meningkatkan ancaman serangan di sana, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan teror.